Jumat, 06 Juli 2007

FATWA SESAT MEDIA UMMAT

Fatwa Sesat “Media Ummat”


Apa jadinya bila media menjadi penebar fatwa?

PINTU MASUK ruangan itu menyerupai masjid. Ornamen kaligrafi tampak dominan menghiasi ruang tamu berpendingin sedang itu. Tampak pula berderet rapih panel cover majalah edisi lama berukuran besar.

Di sudut kanan ruang, berdiri baliho ukuran sedang bertuliskan: Sabili, Berani Mengambil Sikap; Ketika yang Lain Kadang Konvensional dan Kadang Islami, Sabili Tetap Konsisten. Ini memang kantor majalah Islam Sabili.

Lazimnya redaksi media bulanan, kantor Sabili sepi-sepi saja di awal bulan. Siang itu, tak ada hiruk pikuk dan ketegangan, seperti yang saban bulan tampil di wajah majalah beroplag besar ini. Hanya dering telepon dan kesibukan seorang resepsionis yang sesekali memecah keheningan.

Panel dengan bingkai kayu di ruang tunggu cukup mengundang perhatian. Tertulis di sana visi dan misi Sabili. Visi: Menjadi media pengendali informasi dan advokasi umat Islam. Misi: Menjaga akidah dan ukhuwah ummat serta mendukung syariat Islam; Menyajikan ajaran Islam yang utuh berdasarkan Alqur’an dan Sunnah; Membentuk generasi muda muslim yang berwawasan ke depan; Melahirkan jurnalis dai yang profesional, penuh dedikasi dan berakhlak mulia; Membangun citra penerbitan Islam yang berwibawa.

Visi dan misi yang luar biasa. Sebuah cita-cita yang besar dan luhur. Di benak orang kebanyakan, tampaknya diperlukan penjelasan filosofis yang rumit untuk memahaminya. Visi-misi yang tak sederhana, memang. Visi dan misi itulah yang konon menjadi garis perjuangan Sabili sejak berdiri, hingga kini. Itu pula yang menjadi semangat juang (ghirah) awak Sabili.

Tiga puluh menit berlalu. Seorang sosok penting di awak Sabili yang kami tunggu muncul. “Maaf, lama menunggu ya, mari ke ruang tamu,” kata pria berkacamata itu mempersilakan. Hepi Andi Bastoni namanya. Ia redaktur pelaksana majalah Sabili.

Andi Bastoni alumnus Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). LIPIA adalah cabang dari Universitas Muhammad Ibnu Saud yang berkedudukan di Riyadh, Arab Saudi. Lembaga ini didirikan atas kerja sama pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

Pria sederhana ini terhitung lama di Sabili. Ia menjabat redaktur pelaksana generasi ketiga bersama Nurcholis Ridwan yang menjabat pemimpin redaksi.

Sudah tiga kali terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Sabili. “Setelah Pak Zaenal, ada Pak Ubaidillah Salman, Pjs-nya Pak Aswin Jusar, kemudian Pak Nurcholish Ridwan,” kata Andi Bastoni.

Meski terjadi beberapa peralihan kepemimpinan, tak ada perubahan fundamental di tubuh Sabili. Bastoni merasakan tak ada pergeseran pokok, paling pada penyajian atau penampilan. Secara substansial tidak ada perubahan. Elementer saja. Seperti diakuinya, dari dulu Sabili melakukan pembelaan-pembelaan terhadap ummat.

Oleh para pendirinya, Sabili diharapkan menjadi media yang mencerdaskan bangsa, bukan media yang sekadar menyajikan hiburan yang merusak akhlak sambil dapat untung.

“Kita betul-betul ingin menyampaikan nilai-nilai yang baik. Paling tidak, media itu sebagai media pencerdasan, pencerahan, maupun sebagai penyampai informasi,” kata Zaenal Muttaqin, seorang pendiri Sabili, kepada Agus Muhammad di tahun 2001 saat menulis laporan panjang tentang media-media Islam (provokatif) untuk majalah PANTAU.

***

SABILI TERBIT pertama tahun 1988 sebagai media bawah tanah yang tak mengantongi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Maklum, ia memang lahir di tengah suasana politik yang represif.

Meski pada masa itu setiap suratkabar diwajibkan punya SIUPP, tapi tak semua orang bisa mendapatkannya. Mendapatkan SIUPP di masa itu bukan perkara gampang. Hanya mereka yang punya uang dan akses kekuasaan akan mudah mendapatkannya.

Sejarah mencatat, tak banyak yang bisa dilakukan media massa ketika itu. Media bertekuk lutut di kaki kekuasaan. Ajaran para cerdik-pandai yang mengatakan media massa merupakan pilar keempat demokrasi jadi pepesan kosong belaka.

Tak banyak suratkabar yang berani lugas melancarkan kritik terhadap pemerintah. Namun demikian, dari bawah tanah, Sabili melakukannya.

Sabili berani menyuarakan sesuatu yang berbeda dengan persepsi masyarakat pada umumnya. Karena dulu kan ada sensor. Misalnya dalam kasus Priok, mana ada yang berani jujur, nggak ada. Kasus Lampung, mana ada yang jujur. Kita berani tulis terang-terangan apa adanya,” ujar Zainal Muttaqin. Zaenal menyebut media lain penakut, sementara medianya berani.

Sebagai media bawah tanah, awalnya Sabili disebarkan dalam kelompok terbatas, hanya pada kalangan Tarbiyah. Kelompok ini tumbuh subur di kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia melalui lembaga dakwah kampus (LDK).

“Mereka adalah LDK-LDK yang kebanyakan alumni dari pendidikan-pendidikan Tarbiyah, Salafi yang bergerak di bawah tanah,” tutur Agus Muhammad saat ditemui di kantornya.

Dalam aktivitasnya, kelompok dakwah ini banyak mengisi kekosongan kegiatan kampus yang waktu itu tengah diberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kampus (BKK) yang sangat membekukan kegiatan mahasiswa. NKK-BKK diberlakukan pemerintah untuk membatasi (baca: memberangus) aktivitas politik di dalam kampus.

Lagi pula, berdirinya Sabili memang bersamaan dengan masuknya kecenderungan Tarbiyah di Indonesia. Kelompok pendidikan dan dakwah—yang bergerak terutama di kampus-kampus—ini menjadi pembaca Sabili paling setia.

Bak gayung bersambut, semua peristiwa yang langsung menghunjam emosi umat Islam diliput besar-besaran. Tak pelak, Sabili mejadi bacaan alernatif hingga kemudian beroplag 60 ribu eksemplar dalam tempo cepat.

Namun, masa kejayaan itu juga berlangsung singkat. Ini hanya berlangsung hingga akhir 1993 saat aparat keamanan memutuskan untuk “membereskan” Sabili. Sabili dibredel saat mengalami masa jaya dengan oplag 60 ribu eksemplar, oplag yang sangat besar untuk sebuah media bawah tanah.

Sabili dinilai terlalu berani saat menurunkan laporan tentang kasus Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Begitu juga kasus-kasus lain di mana media lain banyak memilih tiarap.

Namun, Sabili ‘mati’ meninggalkan pembaca fanatik. “Sabili boleh mati, tapi tidak pembacanya,” ujar Agus Muhammad. Ia mati dengan mengantongi segmen pembaca yang sangat jelas. Mereka adalah aktivis kampus dan aktivis dakwah serta kelompok-kelompok pengajian yang terorganisir. Tak hanya itu, Sabili telah merambah ke segmen pembaca yang lebih luas.

***

REFORMASI 1998 mengubah itu semua. Genap lima tahun setelah Sabili dibredel, Orde Baru tumbang. Suharto lengser. Baharuddin Jusuf Habibie, yang sebelumnya wakil presiden, didaulat menggantikan Suharto. Kalangan praktisi media bersorak. Setelah 30 tahun hidup dalam sumpek, mereka dapat menghirup udara segar kebebasan.

Melalui menteri penerangan baru, Yunus Yosfiah, pemerintah membuat terobosan penting. Pembuatan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dipermudah.

Dalam tempo cepat, ratusan SIUPP dikeluarkan dan media baru bermunculan. Beragam majalah, tabloid dan koran begitu semarak menghiasi lapak-lapak serta –kios-kios koran dan majalah. Di tengah eforia kebebasan yang mencengangkan itu, Sabili kembali beredar di pasaran.

“Namun kesemarakan itu tidak berlangsung lama. Memasuki pertengahan tahun 2000, beberapa majalah dan tabloid yang sebelumnya begitu mencolok, lama-lama mulai menghilang dari peredaran,” tulis Agus Muhammad.

Dengan segmen pembaca yang sangat jelas, di saat sejumlah media bertumbangan, Sabili bukan saja bisa bertahan, ia malah melesat jauh meninggalkan media-media sejenis, baik yang lahir pada era Reformasi maupun yang lahir jauh sebelumnya.

Perlahan tapi pasti, pembaca Sabili semakin naik, bahkan meroket. Menurut pengakuan Zainal Muttaqin, Sabili pernah mencapai oplag 135 ribu eksemplar pada pertengahan tahun 2000.

Pada masa ini, Sabili bisa kembali bertahan bukan karena pembacanya sudah ada, tetapi jaringan pemasarannya pun masih tersedia. Sejumlah penelitian juga menyebut, selain ribuan pelanggan setianya, Sabili banyak diminati kalangan muslim mapan ibu kota.

Penelitian yang dilakukan Lembaga survei AC Nielsen di tahun 2001 menyebutkan pembaca Sabili dari kalangan profesional menengah-atas muslim dan kalangan kampus.

Bahkan, seperti dituturkan Andi Bastoni, kini secara perlahan pembaca Sabili merambah ke usia yang lebih muda. Kategori usia pembaca sekarang ini mulai menurun.

“Sekarang ini pembaca dari kalangan SMU cukup dominan. Anak SMP sampai jenjang perkuliahan banyak yang membaca Sabili. Dalam Sabili ada lembar (rubrik—red) ELKA, lembaran khazanah. Mungkin itu salah satu faktornya,” ujarnya.

Selain itu, saat kran kebebasan dibuka, Sabili memang kembali terbit dengan isi yang tidak beda dengan sebelumnya. Ditambah dengan peristiwa-peristiwa besar menyangkut Islam yang kerap disajikan sebagai laporan utama dengan jumlah halaman yang banyak.

Sementara media-media lainnya tidak berani menampilkan berita secara lugas dan berani, Sabili tampil lebih lugas dan berani di samping gaya penyajian yang lebih menarik.

Padahal, waktu itu media-media sejenis amat banyak. Sabili bersaing di pasaran bersama majalah Panjimas, Amanah, Kiblat, dan Media Dakwah. Tapi, menurut agus Muhammad, Sabili jauh lebih lugas, berani dan tampil dengan kemasan yang jauh lebih bagus. Itu dari segi materi. “Saya kira kelebihan Sabili lebih di daya ungkapnya yang lebih memikat. Ini berbeda dengan media-media Islam lainnya waktu itu seperti Suara Hidayatullah.”

Suara Hidayatullah adalah majalah Islam yang membawa misi hampir sama dengan yang diusung Sabili. Hanya saja, Suara Hidayatullah lebih mewakili komunitas Suara Hidayatullah sendiri—komunitas yang agak eksklusif. Menurut Agus Muhammad, ini berbeda dengan Sabili yang lebih mewakili kelompok-kelompok Tarbiyah yang sudah mulai menjamur di Indonesia. “Ada suara Islam yang merasa diwakili oleh Sabili. Ada representasi umat Islam di situ,” ujarnya.

Karena itu, sejak didirikan Sabili bertekad menjadi majalah advokasi ummat. Masalah-masalah yang menimpa umat Islam—secara keseluruhan—menjadi sasaran advokasinya. Andi Bastoni berkisah tentang peristiwa Tanjung Priok yang menurutnya juga menjadi salah satu pemicu berdirinya Sabili.

“Sebab, ada sesuatu yang harus diperjuangkan dalam kasus Tanjung Priok. Waktu itu tak bisa secara vulgar, maka bergerak dari bawah tanah. Baru pada tahun 1998 bisa lebih terbuka,” ujarnya bersemangat.

Media-media lain yang jelas ‘mewakili’ umat Islam tidak seberani Sabili dalam mengungkap kasus berdarah ini. Padahal, media-media semacam itu juga tak sedikit.

Memang, gaya bahasa Sabili memikat dan provokatif. “Kalau mau pakai bahasa sekarang, bahasanya ala Rakyat Merdeka. Gaya bahasa yang menggelorakan semangat,” ujar Agus Muhammad.

***

Membaca majalah Sabili, kesan pertama yang muncul barangkali karena judul yang provokatif berikut kemasan yang memikat. Ini mirip dengan gaya penyajian sejumlah harian ibu kota yang lebih menonjolkan (menjual) sensasi konflik ketimbang laporan yang lugas dan objektif.

Coen Husain Pontoh dari PANTAU menyebut gaya penyajian semacam ini sebagai jurnalisme pedagang asongan. Gaya semacam ini kita kenal diusung sejumlah harian ibu kota. Salah satunya harian Rakyat Merdeka.

Dalam sebuah tulisannya di majalah PANTAU, Husain Pontoh menyebut Rakyat Merdeka menjual sensasi melalui berita-beritanya. Rakyat Merdeka menggunakan judul provokatif untuk memenangi persaingan pasar.

Tak jauh beda dengan Rakyat Merdeka, Sabili nyaris selalu tampil dengan judul-judul berita ‘bombastis’, sensasional, bahkan provokatif sebagai merek dagangnya. Tampaknya, Sabili menjadikan judul sebagai dagangan utama, tak peduli apakah judul itu mencerminkan isi berita atau tidak.

Mantan ketua dewan pers Atmakusumah Astraamadja pernah menyebut media semacam Sabili sebagai media pamflet. Sebuah media disebut pamflet, kata Astraatmadja, bila gaya penulisan dan penyajian laporannya tidak sesuai dengan standar profesional pers dan kode etik jurnalistik. Ini terjadi pada banyak media seperti Sabili dan sejenisnya yang marak bermunculan menyusul Reformasi 1998.

Untuk membedakan mana media pamflet dan bukan, paling tidak ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni akurasi dan fair. “Wartawan harus sekuat tenaga untuk menampilkan berita yang akurat,” ujar Astraatmadja, menambahkan syarat lainnya, yakni harus fair, tidak memihak. “Kalau A menuduh B, ya si B harus didengar juga suaranya,” tambah Astraatmadja.

Meski demikian, tak ada yang salah dengan media pamflet. “Media pamlet sekalipun tetap punya hak hidup,” ujarnya.

Mungkin sah-sah saja gaya penyajian semacam itu disajikan oleh media kategori pamflet. Namun, sebagai media yang diniatkan menjadi advokasi bagi ummat, hal ini tentu memprihatinkan. Dalam banyak edisi, bahkan tak dapat dihindari sejumlah judul yang berbau fitnah dan tudingan sepihak.

Dalam hal ini, Agus Muhammad bahkan menilai media semacam Sabili lebih menciptakan konflik ketimbang perdamaian atau peace building. Dalam kondisi chaos, misalnya, yang dibutuhkan adalah media yang menyajikan jurnalisme damai.

Jurnalisme damai menjadi penting karena media dapat ikut berperan menciptakan kedamaian, bukan menciptakan konflik-konflik baru. Tak dapat dibantah, masyarakat kita lebih membutuhkan lebih banyak lagi media massa yang diterbitkan dengan mengusung jurnalisme semacam ini.

Namun, Agus juga masih melihat ada sisi positif majalah yang kini beroplag 35 ribu eksemplar ini. Menurutnya, Sabili masih dibutuhkan sebagai media penyeimbang bagi media-media lain yang cenderung kurang berani dalam mengungkapkan fakta. Sabili sekarang sudah punya track record karakternya. Karakter yang cenderung memanjakan pembaca Islam ketimbang pembaca lainnya.

“Saya pernah mewawancarai pembaca Sabili yang mengatakan bahwa ‘saya sangat menikmati nuansa permusuhan yang ditampilkan Sabili.’ Saya tidak tahu persis apakah nuansa permusuhan itu masih ada atau tidak. Tapi kalau itu memang masih ada, ya..itu bagian dari upaya Sabili mempertahankan karakternya,” ujarnya.

Sebagai media ‘penyeimbang’, kata Agus, Sabili tentu memerlukan daya tahan untuk bersaing dengan media-media lain. Daya tahan itu bisa menggunakan pendekatan yang positif maupun negatif. Untuk mengimbangi media-media lain yang cenderung penakut—menurut istilah mereka—maka Sabili harus menggunakan pendekatan yang lebih berani.

Masalahnya, apakah keberanian itu mencerminkan objektifitas? Ataukah hanya sekadar megobral emosi saja. Atau hanya sebatas memanjakan pembaca? Inilah persoalan besar yang tampaknya dihadapi Sabili dan media-media sejenis.

Untuk menjadi ‘penyeimbang’ yang kuat, Sabili tak cukup hanya mengandalkan karakternya yang memanjakan pembaca muslim. Sebagai media yang mengusung advokasi, Sabili juga harus mengandalkan kekuatan media sebagai alternatif bagi pembacaan yang lebih adil terhadap realitas. Pertanyaannya, adakah itu dalam Sabili?

Menurut Agus Muhammad, jika Sabili terus-menerus seperti itu dan cenderung mengabaikan objektifitas, maka, pertama, sebagai media ia lambat laun akan tidak diperhitungkan. Kedua, ia hanya terus-menerus—dalam istilah peneliti media Agus Sudibyo—akan menebar kebencian.

Tak aneh bila banyak kalangan menyebut Sabili nyaris seperti lembaga fatwa yang menjadi rujukan masalah-masalah keagamaan. Repotnya, di Indonesia fatwa kerap dianggap sebagai hukum yang sudah final dan disepakati sebagai hukum agama.

Hal itu diakui Andi Bastoni. “Bukan dari MaJEMUK saja yang menanyakan itu. Beberapa teman juga ada. Bahkan ada yang lebih kasar, Masyaallah, Sabili dianggap memegang kunci surga. Jadi orang tak bisa masuk sorga kalau tak membaca Sabili.”

Menurutnya, Sabili hanya sebuah media yang tidak semua pendapatnya disepakati banyak orang. “Misalnya, kita ada rubrik konsultasi agama, masalah fikih. Itu beragam, misalnya suatu hukum kita mengatakan sah, pendapat lain tidak. Sama halnya juga dengan pembahasan-pembahasan kita yang lain. Jadi, Sabili itu bukan segalanya, bukan hukum ketiga setelah Alquran dan Sunnah,” ujarnya sambil tersenyum.

***

ENAM TAHUN MENEBAR SESAT. Itulah judul headline yang terpampang di kulit depan Majalah Sabili Edisi 19 Th XIV 5 April 2007. Cobalah Anda baca edisi yang mengupas ulang tahun Jaringan Islam Liberal (JIL) ini baris demi baris. Barangkali akan muncul segudang pertanyaan di benak Anda. Mungkin juga setumpuk ironi.

Berapa jumlah orang yang tersesat karena tertarik pada pemikiran kelompok diskusi bentukan sejumlah kaum muda Komunitas Utan Kayu itu? Bagaimana mereka menebar kesesatan dan seperti apa yang disebut Sabili sebagai sesat itu? Parameter apa yang digunakan Sabili sehingga menyimpulkan bahwa JIL sudah enam tahun menebar kesesatan?

Amit-amit, sampai laporan belasan halaman itu berakhir, Anda tak akan menemukan jawabannya. Lalu, dari mana kesimpulan bahwa JIL telah enam tahun menebar sesat?

Kata sesat dalam judul itu rupanya kutipan langsung dari pendapat beberapa orang yang dinilai mewakili pendapat ummat Islam secara umum. Hal yang sama barangkali dapat Anda baca pada judul kulit muka Sabili Edisi 19 Th XIV 23 Maret 2007; Banci Marak, Bencana Merebak. Judul terakhir ini tak dapat dibantah akan dipahami publik bahwa merebaknya bencana disebabkan karena maraknya waria. Ini sungguh menyesatkan.

Dalam menampilkan judul di cover, seperti dikisahkan Andi Bastoni, Sabili tidak bicara sendiri. Sebuah kelompok atau jamaah dikatakan sesat bukan ujug-ujug. Ada landasan atau dalilnya secara syar’i (hukum).

“Kita tidak menyimpulkan sendiri kata sesat itu—misalnya dalam kasus Ahmadiyah. Jauh sebelum kami, ada ustadz Hartono Ahmad Jaiz yang menulis dalam sejumlah bukunya menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat. Selain itu, ada juga ustadz Amin Jamaluddin. Artinya, banyak orang sudah menyimpulkannya sesat. Nah itu yang kita pakai untuk menjustifikasi. Jadi bukan kita yang menjustifikasi,” ujarnya.

Kebiasaan mencantumkan judul berdasarkan omongan narasumber memang bukan barang baru sebagai strategi media menarik perhatian. Media boleh saja berdalih bahwa itu pendapat orang yang dikutipnya. Persoalannya, ketika pendapat orang dikutip, itu secara tak langsung mewakili pendapat redaksi.

Karena itu, menurut Agus Muhammad, tak masalah judul semacam itu mengutip pendapat Hartono Ahmad Jaiz, misalnya. “Hanya saja, Sabili perlu juga mengutip pendapat-pendapat lain yang lebih berimbang.”

***

ISU PEMURTADAN memang menjadi andalan Sabili. Setiap kali mengangkat topik pemurtadan, di pasaran Sabili selalu laris manis. Hal yang sama terjadi saat Sabili mengangkat kerusuhan Poso, Ambon, ataupun tragedi World Trade Center (WTC) yang menewaskan ribuan orang itu. Isu semacam inilah yang mendongkrak oplag Sabili.

“Terus terang (pemurtadan) itu menjadi andalan. Kalau kita mengangkat tema-tema itu, nyaris bagus penjualannya. Soalnya, ini persoalan yang menyangkut banyak orang. Namun, landasan peristiwa tetap menjadi acuan,” ujar Andi Bastoni.

Selain itu, penyesatan atau pemurtadan adalah masalah besar bagi Sabili. Sehingga, setiap kali terjadi persitiwa yang dianggap terkait dengan pemurtadan, Sabili akan menjadikannya sebagai prioritas. Bagi Sabili, pemurtadan menyangkut hajat hidup orang banyak, karena itu perlu diadvokasi. Pendeknya, ummat harus dibebaskan dari unsur-unsur yang menyesatkan.

Hal ini sudah menjadi nurani atau ghirah perjuangan Sabili. Andi Bastoni mengakui, ia tidak senang kalau ada saudaranya yang keluar dari agama, apalagi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Secara nurani, menurutnya, muslim mana pun tidak akan rela karena saudaranya dimurtadkan. “Kalau debat kalah dan akhirnya menjadi murtad, mungkin dalam hal-hal tertentu bisa ditoleransi,” ujarnya.

Ketika terjadi penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah, sebagai media advokasi, Sabili bukannya mengadvokasi korban. Melainkan warga sekitar komunitas Ahmadiyah yang dikhawatirkan terkena imbas kesesatan.

Sebab, sejak awal Sabili bertekad menjadi media advokasi bagi mereka yang dikhawatirkan menjadi korban dari kesesatan itu. Dalam kasus Ahmadiyah, menurut Bastoni, warga sekitar yang resah telah terambil haknya dengan adanya kelompok (yang dituduh) sesat ini. “Karena itu perlu kita advokasi,” ujar Andi Bastoni.

“Nah, di sini kita mengadvokasi masyarakat yang lebih banyak ini. Dalam hal ini kita juga tidak menafikan adanya cover both side. Hak-hak mereka untuk menjawab (hak jawab—red) itu juga kita tampilkan. Jadi, advokasi kita ke masyarakat yang kita anggap tidak sesat. “Selain itu, kalau kita baca nilai-nilai kebenaran, kita menganggap warga Ahmadiyah itu tidak benar—ini yang meresahkan warga. Itu yang kita runut ke belakang, bukan peristiwanya saja,” ujarnya.

Agak aneh kedengarannya, memang. Di satu sisi, Sabili mengusung advokasi berbingkai nilai-nilai Islam yang tidak ada pertentangan dengan nilai-nilai HAM. Terhadap kasus penyerangan kelompok yang dituduh sesat—seperti Ahmadiyah, misalnya—Sabili justru mengadvokasi pihak lain yang menurutnya dikhawatirkan akan terimbas bahaya sesat.

Bagi Bastoni, hal yang sama dilakukan untuk kasus pendirian tempat-tempat ibadah yang tidak memenuhi syarat resmi hukum. “Itu yang kita advokasi,” ujarnya. Rupanya, berdasarkan pendapat sejumlah orang, Sabili punya kriteria, mana yang sesat mana yang bukan. Dan hanya mereka yang dianggap tak sesat yang perlu diadvokasi. Nah!

Kenapa Sabili menjadi media yang merasa paling tersinggung ketika Islam dikritik, baik oleh kalangan Islam sendiri maupun di luar Islam? Bila kita tengok kembali visi dan misinya, mungkin hal ini bisa dimengerti. Perasaan mewakili ummat membuatnya merasa punya tanggung jawab besar terhadap kondisi yang dialami ummat.

Sabili juga mengidealkan syariat Islam sebagai landasan bernegara. Menurut Andi Bastoni, kegagalan semua ideologi sekular menjadikan isu syariat Islam menarik untuk dikemukakan. “Kalau sebuah sistem sekular, misalnya demokrasi, sudah diterapkan dan sebut saja tidak berhasil, kenapa syariat Islam tidak dicoba?”

Menurutnya, proses penerapan ini harus byproses dan butuh pengalaman, tidak sekali jadi. “Saya kira, dalam banyak hal akhir-kahir ini kita sudah menemukan titik terang untuk itu. Sehingga, orang mengarah ke situ semua. Misalnya, maraknya lembaga-lembaga Islam, lembaga pendidikan Islam, bank-bank syariah, itu sebuah gejala,” ujarnya.

Namun, anehnya, ia juga mengakui betapa susahnya mencari acuan yang jelas bagi sistem yang diidealkan itu. “Sampai saat ini kita tidak punya acuan jelas. Orang yang mejadikan Islam sebagai 100% acuan, itu menjadi bahan kesulitan tersendiri bagi kaum atau aktivis yang memperjuangkan ide-ide (negara berdasarkan syariat Islam--red) itu.”

Topik lain yang paling banyak disorot Sabili adalah sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ketiganya diharamkan karena, menurut Bastoni, tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sekularisme haram karena memisahkan hak-hak publik dan pribadi dalam konteks kenegaraan. “Kita selama ini berpaham bahwa konteks kenegaraan dengan hak-hak privat itu tidak ada pemisahan, harus terkait. Agama melingkupi berbagai hal, baik privat maupun publik.”

Demikian pula dengan pluralisme dan liberalisme. Pluralisme haram karena mengangap semuanya sama. Pluralisme beda dengan pluralitas. Sementara itu, liberalisme tidak identik dengan Islam karena liberalisme itu sendiri tidak punya aturan.

Andi Bastoni mengibaratkan bahwa Islam adalah sebuah lingkaran. Sementara, liberalisme menurutnya tidak punya aturan. “Namanya saja liberal kan? Bagaimana kita bisa menyandingkan sesuatu yang sudah ada aturannya—sudah ada ikatannya— yang bernama Islam dengan sesuatu yang tak ada aturannya? Yang dalam kaidah kerasnya, orang yang keluar dari lingkaran ini harus diperangi seperti Abu Bakar memurangi orang-orang murtad,” ujarnya dengan nada tinggi.

***

SABILI TELAH berjalan begitu jauh. Dan tampaknya, ia akan terus konsisten di garis perjuangannya. Persoalannya, kuatnya ideologisasi Islam telah membuat tanggung jawab sosialnya sebagai media nyaris terlupakan.

Dengan tampilan headline yang membakar dan akurasi yang lemah dalam laporan-laporannya, Sabili bak terperangkap kacamata kuda dengan memanjakan pembaca fanatiknya. Sabili kerap terjebak dan berat sebelah, sesuatu yang amat dihindari dalam etika jurnalistik. Keberimbangan itu harus betul-betul dijaga. Kalau tidak, akan terus menjadi media pamflet,” ujar Agus Muhammad.

Yasraf Amir Piliang dari Forum Studi Kebudayaan (FSK) Institut Teknologi Bandung punya pendapat menarik mengenai hal ini. Pakar filsafat posmodernisme ini menyatakan bahwa ketika media telah menjadi alat dari ideologi tertentu (idelogical apparatusses), maka ia cenderung menjadi bukan ‘cermin realitas’ (mirror of realitiy), akan tetapi menjadi mesin perumus realitas (definer of reality), agar sesuai dengan ideologi kelompok yang melatarinya.

Akhirnya, tak dapat dihindari bahwa dengan kuatnya pengaruh ideologi tertentu dalam sebuah media, objektivitas menjadi permasalahan serius. Apa yang disampaikan media menjadi cenderung bukan gambaran objektif tentang realitas, tetapi gambaran realitas menurut kacamata ideologi tertentu.

Amat menyedihkan bila hal ini terjadi pada media beroplag besar seperti Sabili. Sebagai sebuah ruang publik, Sabili mesti menomorsatukan tanggung jawab sosialnya sebagai media. Bukannya malah menjadi kepanjangan tangan kelompok semacam majelis ulama atau bersipongang dengan headline kegemarannya. Kecuali bila itu yang menjadi tujuannya.[]